shangrilabanquet.com – Perjanjian penting mengenai kejahatan siber akan ditandatangani oleh sekitar 60 negara di Hanoi, Vietnam, pada akhir pekan ini. Inisiatif ini merupakan langkah strategis dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani kejahatan yang merugikan ekonomi global hingga triliunan dolar setiap tahun.
Perjanjian ini, yang akan mulai berlaku setelah diratifikasi oleh minimal 40 negara, bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan siber yang terus berkembang. Namun, perjanjian ini tidak luput dari kritik. Aktivis hak asasi manusia dan perusahaan teknologi menunjukkan kekhawatiran terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia akibat implementasi perjanjian tersebut.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menjelaskan bahwa dunia siber saat ini telah menjadi sarang bagi para penjahat. “Setiap hari, penipuan canggih menjerat keluarga, mencuri mata pencaharian, dan menguras miliaran dolar dari perekonomian kita,” ujarnya saat upacara pembukaan, menekankan urgensi pengesahan konvensi ini.
Guterres menambahkan bahwa Konvensi Kejahatan Siber PBB adalah instrumen yang kuat dan akan secara hukum memperkuat pertahanan kolektif melawan kejahatan siber. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, diharapkan negara-negara dapat bersatu untuk menanggulangi ancaman siber yang setiap tahun semakin meningkat, menjaga keamanan dan stabilitas ekonomi global.
Pelaksanaan perjanjian ini menjadi sorotan internasional, di mana pelbagai negara diharapkan dapat berkomitmen untuk menciptakan lingkungan siber yang lebih aman. Dengan adanya kolaborasi global, diharapkan upaya ini mampu menangkal dan menanggulangi kejahatan siber secara efektif.