shangrilabanquet.com – Pemerintah Indonesia mendorong penerbitan Obligasi Oranye, sebuah instrumen keuangan yang difokuskan pada program pemberdayaan perempuan. Wakil Menteri Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo Teguh Sambodo, mengungkapkan bahwa Obligasi Oranye berfungsi berbeda dibandingkan obligasi hijau konvensional, karena secara bersamaan menangani isu sosial dan lingkungan serta meningkatkan transparansi.
Kerjasama antara Kementerian PPN/Bappenas, Impact Investment Exchange (IIX), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) memfasilitasi penyelenggaraan Orange Forum 2025 guna mempercepat penerbitan Obligasi Oranye. Menurut Teguh, obligasi ini merupakan alat yang efektif untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), serta memperkuat peran negara-negara berkembang dalam keuangan berkelanjutan.
Indonesia mencatat bahwa 62 persen indikator SDGs berada di jalur yang baik, dengan lebih dari 10 miliar dolar AS yang telah disalurkan melalui obligasi tema dan sukuk. Hal ini menegaskan pentingnya melibatkan perempuan dan komunitas yang kurang terlayani sebagai mitra setara dalam pembangunan.
Prof. Durreen Shahnaz, Pendiri dan CEO IIX, menegaskan bahwa Orange Movement bertujuan memobilisasi 10 miliar dolar AS pada tahun 2030 untuk memberdayakan 100 juta perempuan dan anak perempuan. Ia menyoroti pentingnya solusi berbasis pasar untuk menutup kesenjangan pembiayaan terkait SDGs.
Contoh nyata penerapan ini dapat dilihat pada PT Permodalan Nasional Madani, yang telah menerbitkan Obligasi Oranye senilai 980 juta dolar AS. Ini menjadikan Indonesia sebagai pemimpin global dalam penerbitan Obligasi Oranye terbesar di dunia, yang dirancang untuk mendukung 15,7 juta wirausaha perempuan. Secara keseluruhan, lebih dari 10 Obligasi Oranye telah berhasil menggalang 1,4 miliar dolar AS di berbagai negara, termasuk Bangladesh, India, dan Filipina.